Sukabumi, Poskita.id – Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Penjamah Makanan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Percepatan Penyediaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada tanggal 7–8 Maret 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) yaitu KPPG Jakarta, KPPG Bogor, KPPG Bandung, KPPG Cirebon, KPPG Semarang, KPPG Sleman, KPPG Surabaya, dan KPPG Jember, dengan jumlah peserta mencapai 500 orang setiap harinya.
Kegiatan dibuka secara hybrid oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, pelaksanaan bimbingan teknis ini sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan.
Sementara itu, pelaksanaan kegiatan di wilayah Sukabumi berlangsung di Ballroom Hotel Horison Sukabumi pada 7–8 Maret 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Itsnaini Fadila Sifa Spd MSc selaku Staf Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II serta Yanti Likur SSTP MSi selaku Kepala Tata Usaha (KTU) KPPG Bogor.
Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), antara lain Kepala SPPG, Mitra/Yayasan pengelola, Pengawas Gizi, Asisten Lapangan (Aslap), serta Juru Masak.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dari implementasi Program MBG.
Sony Sonjaya juga menyampaikan bahwa Program MBG saat ini telah berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar, yang ditunjukkan dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia.
“Sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan dari masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar kegiatan bimbingan teknis seperti ini ke depan dapat diikuti oleh seluruh unsur yang terlibat dalam proses pengolahan makanan di dapur SPPG.
“Perwakilan dari setiap tahapan kerja mulai dari penerimaan bahan, penyiapan bahan, proses memasak, pemorsian, pendistribusian, hingga pencucian peralatan (ompreng) diharapkan dapat mengikuti pelatihan serupa sehingga seluruh proses penjamahan makanan dapat memenuhi standar higienitas dan sanitasi yang laik,” beber dia.
