Palembang, Poskita.id – Dinamika Pilkada Kota Palembang menjelang pendaftaran masih sangat dinamis. Potensi perubahan dukungan partai politik masih bisa terjadi meskipun kandidat telah mengantongi B1 KWK. Hal ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman pilkada sebelumnya.
“25 hari ke depan menjadi hari yang menegangkan sekaligus ajang strategi saling mengunci dukungan. Dukungan yang sudah dikunci pun masih bisa jebol selama belum melakukan pendaftaran,” ujar Peneliti Lembaga Riset Sosial Politik Public Trust Institute (PUTIN), Fatkurohman, saat dimintai pendapat terkait dinamika politik Kota Palembang.
Saat ini, Pilkada Kota Palembang sudah memiliki dua pasang kandidat yang dikabarkan telah memenuhi syarat dukungan B1 KWK, yakni Yudha Pratomo – Baharuddin yang diusung Demokrat dan PKS, serta Fitrianti Agustinda – Nandriani yang diusung Nasdem, PAN, dan PKB.
Lalu, bagaimana dengan pasangan Ratu Dewa – Prima Salam? Menurut Fatkurohman, peluang pasangan RD-PS masih sangat terbuka lebar. Elektabilitas pasangan ini, terutama Ratu Dewa secara personal, sangat potensial untuk memenangkan Pilkada Kota Palembang. Riset sosial politik mendalam sejak Januari 2024 oleh Public Trust Institute dan lembaga ternama lainnya seperti LSI dan LKPI menunjukkan Ratu Dewa selalu unggul dan trennya mengalami kenaikan meskipun ada kontestan baru.
“Pemilih militan Ratu Dewa juga sangat signifikan jika dibandingkan dengan kandidat lainnya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan mengapa Ratu Dewa bakal muncul sebagai kandidat, apalagi saat ini sudah didukung oleh Partai Gerindra,” ungkap pria yang akrab disapa BungFK tersebut.
Dia juga menambahkan bahwa komunikasi politik hingga jelang pendaftaran bakal sangat menentukan. Saat ini, Ratu Dewa tidak lagi menjabat sebagai Pj dan Sekda, serta tidak lagi berstatus ASN, sehingga lebih fleksibel dalam menentukan arah politik.
“Dengan potensi ini, untuk menjadi anggota partai politik pun tidak ada lagi masalah sehingga perubahan politik masih sangat mungkin terjadi menjelang pendaftaran. Sebagai contoh, pada Pilkada 2018 lalu, santer terdengar Golkar mengusung Harno – Fitri, tapi jelang pendaftaran ternyata mengusung Mularis. Hal seperti ini mungkin terjadi juga pada partai-partai lainnya selama komunikasi politik terus berlangsung dan berakhir pada kesepakatan,” pungkasnya. (*)
