Palembang, Poskita.id – Bank Indonesia bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumsel menyelenggarakan kegiatan Capacity Building dan Rapat Koordinasi Pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II Tahun 2025 di The Alts Hotel Palembang, Selasa (20/1/2026).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan daerah dalam penyusunan survei IETPD, sekaligus mendorong percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah Sumsel.
IETPD merupakan indikator yang mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam mendorong elektronifikasi transaksi melalui 3 aspek, yaitu implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis. Setiap Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) melakukan pengisian survei secara berkala setiap semester.
Berdasarkan IETPD Semester I 2025, Provinsi Sumsel bersama 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan telah berada pada level digital, yang merupakan level tertinggi dalam pengukuran IETPD.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel dan dihadiri oleh narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Analis Keuangan Negara Ahli Muda Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Radityo Putumayor serta Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Penata Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, Ochtavian R Pelealu.
Turut hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, Dr H Achmad Rizwan SSTP MM, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, TP2DD kabupaten/kota se-Sumsel, serta Bank Sumsel Babel.
Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel menyampaikan apresiasi atas kinerja TP2DD Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil meraih predikat TP2DD Terbaik I Provinsi di Wilayah Sumatera pada Championship TP2DD Tahun 2025.
Capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara berkelanjutan.
Namun demikian, disamping pencapaian pada aspek outcome, masih terdapat ruang penguatan khususnya pada aspek proses dan output.
