oleh

DPRD Kota Palembang Gelar Paripurna ke-18

Palembang, Poskita.id –  DPRD Kota Palembang menggelar Rapat Paripurna DPRD ke-18 Masa Persidangan III dengan agenda pandangan umum fraksi -fraksi terhadap penyampaian Raperda Kota Palembang, Selasa (2/11). Penyampaian penambahan program pembentukan Perda Propemperda tahun 2021 oleh Bapemperda DPRD Kota Palembang.

Pandangan umum fraksi Partai Demokrat tentang APBD tahun 2022, yang disampaikan juru bicara Partai Demokrat, Choirudin Pelita Maret mengatakan, mendukung dan optimis di masa pandemi ini melalui PAD baik pajak maupun restribusi dapat memenuhi target, sehingga tuntutan belanja daerah dapat terpenuhi.

Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-18, Selasa (2/11)
Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-18, Selasa (2/11)

Melakukan kerjasama dengan penegak hukum baik Pol PP maupun Polri, sehingga potensi kebocoran pajak dapat di minimalisir. Serta dapat menjatuhkan sanksi bagi penunggak pajak.

Serta kembali melakukan pemantauan terhadap Dinas Perhubungan. Mengenai besarnya retribusi parkir dikaji ulang apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada dan setimpal dengan biaya pengolahan parkir yang dikeluarkan oleh daerah.

“Saya berharap agar semua OPD dapat melaksanakan semua dengan efektif dan sesuai aturan,” harapnya, Selasa (2/11).

Sementara itu juru bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Dr Fauzi Ahmad MH mengatakan, mengingat pentingnya APBD, memperhatikan pembangunan lingkungan hidup, memperhatikan zona hijau tidak beralih fungsi, kemudian pemerintah bisa menambah kolam retensi sehingga meminimalisir genangan air.

Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-18, Selasa (2/11)
Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-18, Selasa (2/11)

“Sektor retribusi dibuat tim khusus sehingga tidak terjadi kebocoran yang merugikan daerah,” harapnya.

Sementara itu, juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Harya mengatakan, pemerintah tidak mengandalkan APBD dari sumber transfer saja namun harus kreatif dan selektif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia juga berharap agar pemerintah bersama dinas terkait meninjau kafe di sepanjang Jalan Soekarno Hatta yang suka dibuat kafe remang-remang.

“Saya berharap pemerintah bisa segera menertibitkan kafe remang-remang. Sebab sudah membuat resah sebagian masyarakat yang melalui jalan ini,” ulasnya.

Juru bicara Partai Golkar Febi mengatakan, dapat dilaksanakan pemerataan lampu jalan sehingga mencegah kriminalitas. Masalah banjir hendaknya diselesaikan.

Selain itu tempat pembuangan sampah juga di harapkan ada pada tiap Kelurahan. Selanjutnya agar progam gotong royong hendaknya ditingkatkan.

“Fraksi partai Golkar sepakat APBD tahun 2022 untuk di teruskan ke rapat komisi. Serta saya berharap semua usulan dari partai kami bisa di laksanakan segera oleh pemerintah,” jelasnya.

 

Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-18, Selasa (2/11)
Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-18, Selasa (2/11)

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Duta Wijaya Sakti SH saat menyampaikan pandangan umum mengatakan bahwa anggaran dan belanja daerah adalah salah saru instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Dengan penggunaan anggaran maksimal efektif dan efisien pelaksanaan tersebut juga harus di perankan dengan misi visi Walikota dan Wakil Walikota Palembang dalam menghasilakan dan mengelola sumber pendapatan daerah,” jelasnya

Sementara juru bicara PKS Muhammad Ridwan mengatakan pemerintah agar memperbaiki jalan di sekitar Jembatan Musi IV, serta bisa menambahkan penerangan jalan dijalan tersebut.

Selain itu, hendaknya pemerintah juga melakukan perbaikan Jalan Sukarela Kecamatan Sukarami. Sebab hampir 80% jalan tersebut rusak berat.

Penerangan di kawasan tersebut juga minim, sehingga kejahatan seperti begal sering terjadi. Terlebih lagi di sekitar jalan tersebut terdapat batang-batang pohon yang menutupi jalan. Padahal jalan tersebut merupakan letaknya kantor DLHK yang notabenenya selaku pemeliharaan lingkungan.

“Saya juga berharap agar keterangan bebas narkoba dapat menjadi salah satu syarat pemilihan bagi perangkat RT dan RW,” kata dia.

Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-18, Selasa (2/11)
Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang ke-18, Selasa (2/11)

Sementara itu Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin SH mengatakan, dirinya mengaku setuju dengan penindakan terhadap oknum yang melanggar pajak. Ia juga sependapat agar melibatkan pihak instansi hukum seperti Kejari dan Polri.

“Sama seperti di luar negeri aparat kepolisian ikut terlibat menertibkan pelanggaran pajak dan restribusi dalam meningkatkan PAD di kota ini,” harapnya.

Sementara itu Wali Kota (Wako) Palembang Harnojoyo mengatakan, akan segera menindaklanjuti semua pandangan umum fraksi-fraksi dan akan dibahas pada rapat Paripurna berikutnya.

Saat ditanya mengenai level Palembang yang masih di zona kuning, ia mengimbau kapada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, serta tidak terlalu ramai dalam melaksanakan kegiatan akhir tahun mendatang.

“Kami belum membuat aturan terkait hari besar akhir tahun nanti. Kami akan melakukan berbagai evaluasi nantinya aturan terkait nataru akan kami buat,”pungkasnya. (Rizky/adv)

Sertifikat Dewan Pers

Komentar

Berita Terbaru Lainnya