oleh

Kejagung Dituntut Tegas dalam Penanganan Kasus Bank BTN

Jakarta, PosKita.id – Kasus gratifikasi kepada Mantan Dirut Bank BTN Maryono sebesar Rp 3,15 miliar terus diperdalam penyidik pidana khusus kejaksaan agung.

Sejumlah saksi diperiksa secara tiga hari berturut-turut oleh penyidik.

Namun, sampai Kamis (7/1) tak kunjung ada tersangka baru dan penambahan tindak pidana pencucian uang, selain pidana korupsi. Nasib 7 tersangka kasus di BTN Gresik dan Semarang, serta kasus pengucuran kredit tanpa agunan valid sebesar Rp 300 miliar ke PT Batam Marina Island oleh Bank BTN Kuningan, Jakarta Selatan  tak tersentuh setahun terakhir.

“Harusnya,  Kejagung tentukan sikap agar ada kepastian hukum agar terbangun trust (kepercayaan) di mata publik, ” kata Pegiat Anti Korupsi Boyamin Saiman, di Jakarta,  Jumat (8/1).

Kasus dugaan korupsi di BTN Gresik dan Semarang disidik sejak 2018 dan 2019 diikuti penetapan tersangka. Kasus BTN Kuningan disidik November 2019.

Sementara itu, Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan saksi yang diperiksa, Kamis (7/1) adalah ER selaku Direktur Utama PT Intuisi Karya Pratama.

“Pemeriksaan dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan bukti terkait tindak pidana korupsi dalam proses pemberian fasilitas  kredit kepada PT Titanium Property pada BTN Jakarta Cabang Harmoni,” ungkapnya.

Sementara,  Rabu (6/1) diperiksa dua orang Direktur Perusahaan Sekuritas,  yakni AJ selaku Head Retail Sales PT  Trimegah Securitas dan NFP ( Direktur Retail PT  Trimegah Securitas). Sehari sebelumnya, Selasa (5/1) Kejagung memerika Direktur PT Prasmanindo Boga Utama, AS.

Diketahui, kucuran kredit sebesar Rp117 miliar kepada PT Titanium Property oleh BTN Harmoni,  Jakarta, 2013  diduga diwarnai suap alias gratifikasi Rp870 juta kepada Maryono melalui menantunya Widi Kusuma Purwanto.

Kredit tidak tertagih alias masuk kategori kolektibilitas kualitas  5 ((debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang lebih dari 180 hari). Patut diduga kredit digunakan untuk kepentingan lain,  untuk membeli saham.

Komisaris PT Titanium Ichsan Hasan dijadikan tersangka dan ditahan bersama Maryono dan Widi K Purwanto.

Praktik suap juga terjadi pada pengucuran kredit Rp160 miliar kepada PT Pelangi Putra Mandiri, 2014. Kali ini oleh Bank BTN Cabang Samarinda,  Kaltim. Kredit tidak tertagih dan masuk kolektibilitas kualitas 5.

Suap sebesar Rp 2,257 miliar diberikan kepada Maryono melalui Widi K Purwanto. Dirut PT Pelangi Putra Mandiri Yunan Anwar dijadikan tersangka dan ditahan.

Patut diduga pula pengucuran kredit kepada PT. Batam Marina Island dimasa Maryono menjabat 2012-2019 ada hal lain mengingat agunan tidak valid.

Kredit ini “terbantu” saat PT PPA (Persero) membeli kredit tersebut, tapi dengan cara dikucurkan lagi kredit oleh BTN kepada PT PPA sebesar Rp300 miliar. Diduga ini bagian praktik Dressing Windo agar neraca keuangan nampak mengkilap.

Jampidsus (saat itu) M Adi Toegarisman,  November 2019 meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan.

Untuk diketahui, Kejagung RI telah memeriksa  Paima Erianto  selaku mantan alias Eks Kepala Cabang BTN Kantor Cabang Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

Sementara Eks Kacab Bank BTN Samarinda Atjuk Winarto, Pensiunan Direksi BTN Hilmansyah dan Eks. Kadiv CMLD BTN 2014-2016 Viator Simbolon juga telah diperiksa pada Senin (9/11).

Sebelumnya Kejagung juga telah memeriksa Direktur Remedial and Collection BTN Elisabeth Novie, Direktur Finance Planning and Treasury Nixon Napitupulu  serta,  Direktur BTN Periode 2013 – 2017 Mansyur Syamsuri, Selasa (13/10)

Selanjutnya,  Kacab BTN Samarinda Bona Pasogit Rumapea danAnalisis Fasilitas Kredit BTN Cabang Samarinda M Rosyid, Rabu (11/11).

Satu bulan sebelumnya Bona juga telah diperiksa, pada Kamis (15/10). Bersama itu diperiksa Eks  Kacab Bank BTN Samarinda Atjuk Winarto, Senin (9/11).

Pejabat Bank BTN Harmoni,  Wilson Lie Simatupang selaku Kepala Departemen Legal Litigasi, serta RM Ofiice BTN Jakarta Cabang Harmoni Tahun 2013 Rynaldi Tulus Siahaan. Sementara Kejagung telah memeriksa Eks Direktur PT Titanium Property Fadjri Albana, Selasa (24/11) lalu. (RSM)

Sertifikat Dewan Pers

Komentar

Berita Terbaru Lainnya