Kejari Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PTSL 2019

 

 

Palembang, Poskita.id  -Tim pidsus Kejari Palembang, kembali menetapkan satu orang tersangka berinisial R, kasus dugaan korupsi pada BPN Kota Palembang dalam kegiatan penerbitan sertifikat hak milik melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada tahun anggaran 2019.

 

Kasi pidsus Kejari Palembang Ario Gopar SH MH melalui Kasubsi Intelijen Kejari Palembang M Fachri Aditya SH mengatakan

berdasarkan surat penetapan tersangka dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor: TAP14 /L.6.10/Fd.2/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024.

 

“Hari ini tim pidsus kejari Palembang, menetapkan satu orang tersangka berinisial R terkait kasus Korupsi pada BPN Kota Palembang dalam Kegiatan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun anggaran 2019,” tegas Fachri, Rabu (2/10/24).

 

Untuk modusnya sendiri Fachri menjelaskan bahwa tersangka berperan sebagai penghubung, tersangka K dengan tersangka Al dan yang membuat dokumen pendukung pensertifikatan tanah milik.

 

Tersangka K aebelumnya sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi oemberian suap dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang tahun 2019.

 

“Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh tim oenyidik, diketahui dalam kegiatan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang Tahun 2019 ditemukan tindakan Gratifikasi pada pelaksanaannya,” jelasnya

 

Lanjut Fachri, Untuk tersangka R, Pasal yang disangkakan Kesatu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Kedua – Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

 

Ketiga : Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

 

Selanjutnya untuk tersangka R tersebut sejak hari ini tanggal 2 Oktober 2024 dilakukan penahanan di rumah tahanan gegara kelas I Palembang selama 20 h.ari kedepan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *