oleh

Korupsi Lahan Kuburan, KPK Resmi Tahan Johan Anuar

Jakarta, PosKita.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Ogan Komering Ulu (OKU), Johan Anuar (JA), Kamis (10/12). Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan penahanan JA itu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pemakaman (kuburan) yang menyebabkan kerugian negara Rp 5,7 miliar.

Berdasarkan rilis yang diterima Pos Kita, KPK resmi menahan JA mulai Kamis (10/12) hingga 29 Desember 2020.

“Tersangka JA dilakukan penahanan oleh jaksa penuntut umum KPK selama 20 hari di Rutan Polres Jakarta Pusat. Penahanan terhitung sejak 10 Desember sampai dengan 29 Desember. KPK telah melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti korupsi pengadaan tanah pemakaman umum di Kabupaten OKU ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK,” kata Ali Fikri.

Menurutnya, Proses pembayaran tanah TPU senilai Rp5,7 miliar tersebut menggunakan rekening bank atas nama Hidirman.

“Proses pengadaan tanah TPU tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga terjadi kerugian keuangan negara senilai Rp 5,7 Miliar menurut audit yang dilakukan BPK RI,” tambahnya.

Saat kasus ini bergulir 2013 lalu, Johan menjabat sebagai wakil ketua DPRD OKU. Dirinya diduga sejak tahun 2012 telah menyiapkan lahan yang akan ditawarkan ke Pemkab OKU untuk kebutuhan pemakaman.

“JA diduga telah mentransfer uang sebesar Rp1 Miliar kepada Nazirman sebagai cicilan transaksi jual beli tanah untuk merekayasa peralihan hak atas tanah tersebut dengan tujuan harga NJOPnya yang digunakan adalah harga tertinggi saat dibeli Pemerintah Kabupaten,” ujar dia.

JA sebagai pimpinan DPRD OKU juga menugaskan Kepala Dinas Sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi OKU saat itu, Wibisono untuk menandatangani proposal kebutuhan tanah TPU untuk diusulkan ke APBD tahun 2013.

Melalui orang kepercayaannya bernama Hidirman, dirinya mengatur pembelian tanah tersebut menggunakan nama tersebut. Dirinya aktif melakukan survei tanah mana yang akan dijual untuk pemakaman. Di tahun 2013, JA mengusulkan anggaran TPU dalam APBD Kabupaten OKU 2013 yang memang tidak dianggarkan sebelumnya,” pungkas ALi Fikri.

Menanggapi hal itu Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat  Amrah Muslimin SE Msi mengatakan sejauh ini belum mempengaruhi penetapan calon terpilih.

“Selama putusan belum inkract tidak mempenharuhi penetapan calon terpilih. Setelah putusan final dan mengikat baru di berlaku pasal syarat calon,” kata Amrah.

Terkait pelantikan, ia menegaskan hal itu merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

“Itu sudah ranah menteri dalam negeri kalau proses pelantikan, KPU hanya sampai penetapan calon terpilih. Beberapa daerah pilkada sebelumnya ada yg di lantik di lapas,” katanya melalui pesan singkat Whatsapp, Kamis (10/12) sore.

Untuk diketahui,Johan Anuar mendampingi Kuryana Aziz sebagai satu-satunya pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten OKU 9 Desember 2020. Berdasarkan penghitungan sementara Sirekap KPU, Kamis (10/12)  pukul 18.35 WIB Kuryana-Johan meraih 80.518 suara (66%), sedangkan kotak kosong 41.444 (34%) suara masuk. (red)

Komentar

Berita Terbaru Lainnya