Lahat, Poskita.id – Sidang Praperadilan kasus Korupsi Peta Desa Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2023, sebagai pemohon Tersangka DE mantan Kepala DPMDes dan pihak termohon Kajari Lahat yang diselenggarakan di ruang sidang Prof Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H., Pengadilan Negeri Lahat hari ini, Kamis (08.05.2025) dalam Sidang agenda bukti tambahan mendengarkan Keterangan Saksi Ahli dari pemohon dan kesimpulan.
Terpantau di ruang sidang, sidang praperadilan dalam agenda dimaksud, dari keterangan ahli maupun dari penasehat hukum tersangka DE pembahasan yang seharusnya belum masuk pada pokok perkara, ada beberapa keterangan maupun yang disampaikan saksi ahli atau pertanyaan dari kuasa hukum DE sudah menyinggung ke pokok perkara yang semestinya agenda tersebut tidak dibahas dalam sidang praperadilan, diantaranya masalah kerugian negara dan alat bukti yang semestinya tidak masuk dalam pembahasan objek pada sidang (praperadilan) yang dilaksanakan hari ini.
Sidang praperadilan sendiri adalah sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, atau permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.
Dibincangi usai sidang, Heni Yuningsih dari Universitas Sriwijaya Saksi Ahli dari pemohon DE menjelaskan, bahwa dalam penetapan tersangka DE harus mempunyai dua alat bukti yang cukup, salah satu yang bisa menyebabkan batalnya penetapan tersangka apabila keterangan saksi terkait penetapan tersangka adanya keraguan dari saksi maka tidak terpenuhi dua alat bukti yang secara otomatis maka penetapan tersangka cacat hukum.
“Dalam hal penetapan tersangka, apakah dua alat bukti ini didapatkan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan, nah tadi dari keterangan saksi terdapat ketidaksesuaian, karena dalam menetapkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah minimal dia disumpah dan adanya penyesuaian, kalau dari keterangan saksi adanya keraguan maka penetapan tersangka DE berarti dalam memenuhi dua alat bukti tidak sah dan cacat hukum,”ujar Heni.
Lebih jauh, Heni menjelaskan terkait Gratifikasi aliran dana yang diterima tersangka DE, dijelaskan Heni prosedur perundangan undangan atas sepuluh (10) juta yang memberikan keterangan dan yang membuktikan sipenerima Gratifikasi (tersangka DE) sementara untuk gratifikasi sementara gratifikasi dibawah angka 10 juta yang mencari asal mula uangnya dari mana itu diberikan wewenang penuntut umum.
Saat ditanya, apakah yang sudah dilakukan oleh DE dalam kapasitas sebagai Kadis PMD Lahat dan anggota tim penetapan batas desa telah prosedur sesuai permendagri 45 /2016. Heni menjelaskan kehadiran dirinya hari ini sebagai saksi ahli dalam perkara praperadilan.
