MUBA, Poskita.id — Bupati Musi Banyuasin H M Toha melalui Wakil Bupati Muba Rohman, bersama dengan sejumlah kepala perangkat daerah Kabupaten Muba mengikuti
Rapat Koordinasi dalam Rangka pembahasan langka kongkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025, yang di gelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (4/6/2025) di Ruang Rapat Randik Pemkab Muba.
Rakor ini dipimpin langsung oleh, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Drs Tomsi Tohir MSi, secara daring dari Kantor Kemendagri di Jakarta dan diikuti oleh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengatakan, bahwasanya ada banyak program yang telah di inisiasi agar bisa mengendalikan inflasi di daerah. Seperti dilakukannya sidak pasar untuk memastikan pasokan pangan dan kebutuhan lainnya. Serta bisa dilakukan kegiatan operasi pasar murah.
Lanjutnya, Presiden RI juga telah menciptakan program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat diantaranya, program makan bergizi gratis (MBG). Program pembangunan 3 juta rumah, yang merupakan program ambisius pemerintah Indonesia untuk menyediakan hunian layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat miskin yang belum memiliki rumah. Program pemeriksaan kesehatan gratis.
Kemudian, program usulan lahan pembangunan sekolah rakyat tahap II. Program usulan pembangunan SMA unggul Garuda. “Inilah beberapa program Presiden yang harus kita laksanakan. Untuk kepala daerah, mari diupayakan untuk mewujudkan berbagai program ini agar bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Direktur Statistik Harga Windhiarso Ponco Adi P menyampaikan, angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat penting. Untuk mencegah atau mengatasi inflasi di daerah.
