Pj Gubernur Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sumsel Tandatangani Persetujuan 3 Raperda

Pemprov Sumsel38 Dilihat

Palembang, Poskita.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menghadiri Rapat Paripurna LXXXIII (83) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan dan Penelitian Pansus terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Palembang, Senin (27/5/2024).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel, R. A Anita Noeringhati. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengapresiasi dan berterima kasih atas kerja sama dan perhatian dari para pimpinan serta anggota dewan dalam membahas enam Raperda hingga mencapai kesepakatan untuk menyetujui tiga Raperda.

“Kami sepakat memberikan Persetujuan Bersama terhadap tiga Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta Perubahan Perkreditan Bentuk Hukum PT Bank Rakyat Sumatera Selatan Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda),” jelas Fatoni setelah mendengarkan laporan hasil penelitian dan pembahasan atas enam Raperda yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara Pansus I hingga Pansus V DPRD Sumsel.

Persetujuan terhadap Perda tersebut ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Ketua DPRD Sumsel R. A Anita Noeringhati.

Terkait tiga Raperda lainnya, diberikan perpanjangan waktu untuk pembahasan. Tiga Raperda tersebut adalah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Perseroda), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.

Fatoni menegaskan bahwa pengajuan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2043 adalah untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang merupakan Ranperda Perpanjangan dalam Propemperda Tahun 2023.

“Raperda ini diajukan kembali dalam Propemperda Tahun 2024 dan masih dalam tahapan menunggu agenda pembahasan Lintas Sektoral yang nantinya akan mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN,” ucap Fatoni.

Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga merupakan Raperda Perpanjangan dalam Propemperda Tahun 2023 yang diajukan kembali dalam Propemperda Tahun 2024. “Raperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan,” jelas Fatoni.

Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diajukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang menyatakan perlunya perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

“Dengan perubahan Balitbangda menjadi BRIDA, diharapkan BRIDA menjadi perangkat daerah dengan kewenangan menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, sehingga menjadi landasan kuat dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi Sumsel,” ujar Fatoni.

Fatoni juga menyebut bahwa Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 diajukan sehubungan dengan berakhirnya RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025.

Pengajuan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumatera Selatan menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumatera Selatan (Perseroda) dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menyatakan bahwa nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat wajib diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

“Perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan daerah, taraf hidup rakyat, dan pendapatan daerah,” katanya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *