Palembang, Poskita.id – Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo mengapresiasi Pj Walikota Palembang Ratu Dewa atas kerja cepat dan tanggap dalam mengatasi dan menekan angka stunting. Hal ini terbukti bahwa Palembang merupakan salah satu dari tiga kota dan kabupaten di Indonesia yang menyiapkan duta GenRe terbanyak guna mengampanyekan kesiapan wanita dalam pernikahan hingga menjalani kehidupan berumah tangga.
“Palembang sangat peduli dalam menekan angka stunting, terlihat dari kegiatan pembinaan duta GenRe tingkat kelurahan hingga kecamatan. Tidak hanya itu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kota Palembang hadir dengan jumlah terbanyak. Ini membuktikan bahwa Pj Walikota sangat fokus dalam menindaklanjuti agar anak dan calon ibu yang siap berumah tangga tidak mengalami stunting,” jelasnya saat berinteraksi dengan kader GenRe dan tim PKK di Tasik pada Selasa (21/5/2024).
Lanjutnya, masalah usia pernikahan dan pernikahan dini menjadi salah satu topik yang harus diselamatkan karena dapat menimbulkan ketidak harmonisan keluarga, bahkan perceraian dan gizi buruk.
Di tempat yang sama, Pj Walikota Palembang Ratu Dewa menjelaskan dalam sambutannya mengenai jumlah penduduk dan pencapaian indikator makro Pemerintah Kota Palembang, antara lain:
– Luas Wilayah: 352,51 km²
– Jumlah Penduduk: 1.729.546 jiwa
– Tingkat Kemiskinan: Tahun 2022 mencapai 10,48% sedangkan di Tahun 2023 turun 0,26 persen menjadi 10,22%.
– Indeks Pembangunan Manusia: Tahun 2022 mencapai 79,47 dan di Tahun 2023 mencapai 80,02 (naik 0,55 persen).
– Laju Pertumbuhan Ekonomi: Â Tahun 2022: 5,25% dan di Tahun 2023: 5,12% (turun 0,13 persen)
– Inflasi: Â Maret 2024: 2,90% dan April 2024: 2,97% (naik 0,07%).
– Jumlah Balita Stunting: Maret 2024: 414 balita dan pada April 2024: 408 balita (berkurang 6 orang)
“Saya, sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota Palembang dan juga Ayah GenRe Kota Palembang, merasa sangat bangga karena Kota Palembang terpilih menjadi daerah kunjungan BKKBN Republik Indonesia. Seperti yang kita pahami bersama, percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus kita dukung bersama-sama,” jelas Ratu Dewa.
Seperti yang telah disampaikan tadi malam saat Ramah Tamah, Pemerintah Kota Palembang memiliki cukup banyak inovasi dalam rangka pencegahan stunting di Kota Palembang. Antara lain, DPPKB bekerja sama dengan para OPD se-Kota Palembang memberikan bantuan berupa telur untuk anak-anak yang berisiko terkena stunting sesuai dengan wilayah binaannya.
Kemudian, dulu pelayanan KB hanya di faskes-faskes, tetapi sekarang sudah bekerja sama melaksanakan pelayanan KB dengan rumah sakit swasta dan pemerintahan. Pemberian informasi stunting melalui video edukasi oleh DPPKB Kota Palembang, dan masih banyak lagi. Karena stunting ini termasuk urusan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara dan daerah kita, maka penanganannya juga perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku. Artinya, intervensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesifik dan terpadu dari semua stakeholder yang ada.
“Saya ingat betul kata Bapak Wakil Presiden pada acara Rakernas tahun lalu. Beliau berpesan bahwa peran BKKBN RI sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh harus kembali digemakan. Selama lebih dari 50 tahun, BKKBN telah mengedukasi dan memandu masyarakat untuk memahami pentingnya kependudukan dan keluarga berencana beserta seluruh aspeknya. Keberhasilan program keluarga berencana nasional pada masa lalu yang diakui dunia adalah salah satu contoh nyata dari peran strategis BKKBN. Meski zaman berkembang pesat dan generasi berubah mengikuti zaman, BKKBN tetap kami jadikan garda terdepan, bahkan memperkuat perannya melalui kemitraan strategis dengan aktor-aktor penting lainnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam upaya pengoptimalan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting di Kota Palembang, kiranya berkenan Bapak Kepala BKKBN RI dapat membantu pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kota Palembang. Dari 18 kecamatan, baru ada 8 balai penyuluhan, kekurangannya mohon dapat direalisasikan sesuai dengan usulan.
Pengadaan mobil pelayanan KB dan mobil penerangan KB juga diharapkan, mengingat di Dinas KB Kota Palembang hanya ada 2 unit mobil pelayanan dalam kondisi yang tidak optimal untuk operasional di lapangan. Dengan 2 kendaraan tersebut tidak tercover jumlah penduduk serta luas wilayah garapan.
Selain itu, mohon pengembalian 11 orang tenaga PPPK Kota Palembang yang sebelumnya merupakan tenaga Non-PNSD Kota Palembang yang sudah lebih dari 15 tahun mengabdi di pemerintah Kota Palembang, sekarang ditempatkan di Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin, untuk dapat dikembalikan dan bertugas di wilayah Kota Palembang, mengingat tenaga tersebut sangat dibutuhkan mengingat jumlah pus serta luasnya wilayah dan padat penduduk di Kota Palembang.
“Terakhir, mohon bantuan alat kesehatan laparoscopy untuk RS Pusri sebagai upaya pengoptimalan pelayanan KB MOW dan MOP di Kota Palembang,” terang Ratu Dewa. (*)
