Lahat, Poskita.id – Merapi Timur kembali memanas. Rencana dan progres pembangunan jalan hauling batu bara oleh PT. ALR dan PT. LBA menuai sorotan tajam dari masyarakat. Kali ini, kritik keras datang dari Saiful Alamsyah, S.H., yang menilai pemerintah terkesan hanya mengeluarkan instruksi tanpa benar-benar turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan. Rabu, (28/01/2026).
Menurut Saiful, pembangunan jalan hauling di kawasan Merapi Timur tidak bisa dilihat semata sebagai proyek percepatan investasi. Ada gejolak sosial yang nyata, mulai dari masyarakat yang lahannya terdampak langsung—kebun, tanah, hingga hak-hak wilayah desa—namun hingga kini belum memperoleh kejelasan maupun penyelesaian yang adil.
“Pemerintah jangan hanya memberi perintah dari atas, sementara di bawah masyarakat dibuat bingung dan terombang-ambing. Masyarakat awam tidak tahu, ini instruksi negara atau murni kepentingan bisnis perusahaan,” tegas Saiful.
Ia menilai, sebelum proyek dijalankan lebih jauh, pemerintah seharusnya mengkaji ulang secara menyeluruh progres, program, dan rencana kerja pembangunan jalan hauling batu bara di Merapi Timur. Kajian itu penting agar tidak menimbulkan konflik horizontal, termasuk potensi adu domba antar-investor, serta memastikan hak masyarakat dan desa tidak dikorbankan atas nama percepatan proyek.
Ironisnya, di satu sisi masyarakat menanggung dampak langsung, sementara di sisi lain lebih dari 6.000 tenaga kerja masih menunggu kejelasan penyelesaian jalan hauling untuk bisa bekerja dan menghidupi keluarga mereka. Kondisi ini, kata Saiful, menunjukkan lemahnya peran aktif pemerintah sebagai penengah dan penyelesai masalah.
