Palembang, Poskita.id – Badan Akuntabilatas Keuangan Negara (BAKN) mempertanyakan proses dana transfer daerah dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN), terutama terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) . Hal ini disampaikan Ketua BAKN Wahyu Sanjaya usai mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sumsel dan Kapala Daerah se-Sumsel, Selasa (16/03) di Ruang Bina Praja, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
“Apakah dana DAK yg diterima sudah sesuai dengan proposal yg diajukan dan juga sesuai kebutuhan daerah,” ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan Keluhan kepala daerah adalah sering Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima terdapat justru yang tidak menjadi prioritas daerah. Kondisi menjadikan daerah harus menyesuaikan ulang Dana DAK dengan program pembangunan di daerah.
“Kedepan BAKN berharap Pemerintah Pusat dapat lebih transparan terhadap proses dana transfer daerah terutama DAK sehingga dampaknya lebih terasa bagi masyarakat di daerah,” tegas dia.
Dalam kesempatan tersebut juga Wahyu Sanjaya selaku ketua BAKN juga mengingatkan inspektorat propinsi/kab/kota untuk dapat membuat review secara periodik terhadap penggunaan DAK sehingga akuntabel.
“Kita ingatkan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat di Kabupaten Kota se-Sumsel untuk dapat membuat review secara periodik terhadap penggunaan DAK sehingga akuntabel,” kata Kepala BAKN ini.
Sementara itu, pertemuan BAKN dengan pemerintah provinsi dan kepala daerah se-Sumsel mendapat respon positif, salah satunya Bupati lahat, Cik Ujang.
“Memang idealnya transfer dana kita terima terutama Dana DAK harus sama dengan apa yang kita usulkan ke pusat. Jadi dana bisa kita gunakaan dengan tepat sasaran dan sejalan dengan program pemerintah daerah,” ujar Cik Ujang.
Hal senada juga disampaikan Walikota, Alfian Maskoni. Ia juga mengapresiasi apa yang disampaikan Kepala BAKN kepada seluruh kepala daerah se-Sumsel. (red)
Comment