Palembang, Poskita.id – Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan tambang batu bara sebagai tulang punggung pemenuhan energi nasional menyisakan paradoks, selain memenuhi kebutuhan listrik, aktivitas industri ekstraktif ini menjadi “pembunuh senyap” yang paling berdampak pada perempuan dan anak-anak.
Pernyataan itu disampaikan Wahyu Wulandari, akademisi FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, saat menjadi narasumber dalam FGD bertajuk “Perempuan dan Transisi Energi Berkeadilan: Menempatkan Pengalaman Perempuan dalam Agenda Transisi Energi di Sumatera Selatan” yang digelar WongKito.co bekerja sama dengan Arus Aksara Perempuan dan didukung PPMN, Sabtu (13/6/2026).
Wahyu menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar perubahan teknologi dari fosil ke terbarukan, melainkan soal siapa yang menanggung beban dan siapa yang didengarkan dalam proses tersebut.
“Tiga isu utama yang dihadapi komunitas terdampak industri ekstraktif adalah kerusakan lingkungan, masalah kesehatan, dan ketidaksetaraan gender,” kata dia.
Dampak lingkungan yang disebutnya kompleks meliputi pencemaran air dan udara, kerusakan lahan, serta banjir di area sekitar tambang dan PLTU.
Pada aspek kesehatan, paparan polutan dan fly ash (FABA) meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan berkontribusi pada masalah gizi seperti stunting pada anak-anak.
“Dari sudut pandang gender, perempuan dan anak paling rentan namun paling sedikit dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait energi,” tutur dia.
Wahyu juga menyinggung paradoks alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Meski Kabupaten Lahat menerima DBH sebesar Rp1,24 triliun, ia mempertanyakan pemanfaatan anggaran tersebut karena keluhan masyarakat terhadap aktivitas tambang dan PLTU masih mendominasi.
Koordinator Perkumpulan Sumsel Bersih, Bonifius F Bangun menambahkan bahwa krisis ekologi akibat industri batu bara di Sumatera Selatan kian tak terkendali.
