Layanan prioritas yang dimaksud mencakup tiga hal. Pertama, penambahan anggota keluarga bagi peserta bayi baru lahir PBI JK, pegawai swasta/BUMN/BUMD, PNS/TNI/POLRI dan pensiunan/veteran. Kedua, pengaktifan kembali status kepesertaan JKN bagi anak usia di atas 21 tahun yang masih kuliah, peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) non aktif yang berpindah segmen menjadi peserta mandiri, dan WNI yang kembali dari luar negeri.
Ketiga, perubahan atau perbaikan data berupa golongan dan gaji PNS/TNI/POLRI, nomor handphone, dan perubahan identitas (NIK, KK, tanggal lahir, dan alamat).
“Indonesia sudah masuk ke arah digital welfare state. Artinya layanan publik ke depan bisa bergerak dari reaktif menjadi proaktif. Layanan publik yang cepat dan solutif menjadi yang utama, digitalisasi membantu kita melawan inefisiensi waktu. PANDAWA 24 jam merupakan arah besar transformasi digital nasional,” kata Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid yang hadir dalam acara tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mengatakan bahwa akses layanan kesehatan yang mudah dan responsif merupakan fondasi utama membangun kualitas SDM. Ia pun mengapresiasi PANDAWA 24 jam dan Quick Wins BPJS Kesehatan yang dinilainya merupakan terobosan besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Inovasi PANDAWA 24 jam merupakan langkah progresif yangs sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. BPJS Kesehatan membuktikan bahwa negara hadir memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu,” jelas Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainul Tauhid Sa’adi.
Adapun Program Customer Centric lainnya adalah Iuran Kuat, yakni optimalisasi penerimaan iuran dengan melibatkan kolaborasi stakeholders JKN, misalnya dalam bentuk donasi corporate social responsibility (CSR), serta cicilan iuran secara harian dan mingguan (pengembangan Program REHAB).
Di sisi lain, ada pula Program Prolanis Muda yang diperuntukkan bagi peserta penderita diabetes melitus dan hipertensi di bawah usia 45 tahun. Di samping itu, juga dilakukan Eliminasi Inefisiensi melalui optimalisasi pencegahan, pendeteksian, dan penanganan perilaku inefisiensi (termasuk fraud) dan pemanfaatan ‘Intelligence Claim’ berbasis artificial intelligence (AI) untuk membantu proses verifikasi klaim.
Di sisi lain, 4 Program Collaborative meliputi: 1) P-Care MBG untuk memantau tumbuh kembang siswa penerima MBG di 3 sekolah, serta status kesehatan dan kepesertaan JKN petugas SPPG di 3 lokasi SPPG; 2) Siswa Sehat Sekolah Rakyat, yaitu pemeriksaan kesehatan berkala siswa di 3 sekolah rakyat; 3) Desa Sehat JKN, yang melibatkan kerja sama dengan Koperasi Merah Putih (KDMP) dalam uji coba penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan KDMP sebagai agen fasilitator; serta 4) JKN 3T, yakni kerja sama dengan kapal bantu rumah sakit TNI AL ke daerah 3T, serta pengiriman tenaga kesehatan ke daerah 3T. (FA)
