Palembang, Poskita.id– Upaya Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam melakukan percepatan dan penanggulangan ilegal drilling di daerah ini mendapat dukungan semua pihak.
Bahkan, Satgas khusus pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri, SKK Migas, pelaku bisnis hingga masyarakat, ambil bagian dalam upaya penanganan ilegal drilling tersebut.
“Soal penaganan ilegal drilling ini bukan hanya bicara Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tapi misi kemanusian yang memang harus dilakukan,” kata Herman Deru ketika membuka Focus Group Discussion (FGD) terkait ilegal drilling, di Hotel Novotel Palembang, Selasa (11/7).
Dimana, lajutnya, ilegal drilling memiliki dampak sangat luas, mulai dari keselamatan masyarakat hingga pencemaran lingkungan.
“Kita ketahui, banyak yang sudah diakibatkan oleh ilegal drilling ini. Meledaknya sumur minyak ilegal yang dikolala tersebut hingga tercemarnya sungai yang membuat ikan dan makhluk hidup di dalamnya mati,” terangnya.
Menurutnya, Satgas percepatan dan penanggulangan ilegal drilling harus segera memetakan keberadaan sumur minyak ilegal sehingga tidak bertambah banyak dan semakin susah diatasi.
“Ada 4 kabupaten yang berpotensi ilegal drilling di Sumsel ini seperti Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim dan Muratara. Bahkan di Musi Banyuasin sendiri terdeteksi sudah ada 7 ribu lebih sumur minyak ilegal yang dikelola secara sembarangan,” bebernya.
Dia menyebut, pengelolaan sumur minya secara sembarangan itu akibat dari tidak adanya pengetahuan masyarakat terkait hal itu.
“Sosialisasi terkait ilegal drilling ini harus dilakukan secara masif sehingga masyarakat paham akibat yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut,” tuturnya.
Menjamurnya ilegal drilling di Sumsel diduga karena permintaan yang cukup tinggi atas minyak tersebut.
