Palembang, Poskita.id – Proses penilaian Satyalancana Wira Karya terhadap Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru memasuki tahapan krusial. Tim Penilai dari Setmilpres melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan untuk memastikan kebenaran data dan capaian program yang diajukan, Selasa (18/11/2025).
Ketua Tim Penilai, Kolonel Caj. Sandi, menyatakan kekaguman atas konsistensi prestasi Gubernur Herman Deru. Ia menilai bahwa Gubernur Herman Deru memiliki rekam jejak panjang dalam menerima penghargaan nasional sejak masih menjabat sebagai bupati.
Menurut Sandi, produktivitas Gubernur Herman Deru justru meningkat ketika memimpin Sumatera Selatan. Ia menilai bahwa berbagai program inovatif yang dijalankan memberikan dampak signifikan dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang berorientasi pada hasil.
Sebagai bagian dari prosedur resmi, Setmilpres melakukan penilaian administrasi hingga verifikasi lapangan sebelum memberikan rekomendasi kepada Dewan Gelar. Seluruh tahapan dilakukan dengan objektif dan berdasarkan data.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Pengusul dari Kemendagri, Hanafi, menyampaikan bahwa penghargaan Satyalancana Wira Karya diberikan kepada individu yang berkontribusi pada pembangunan kelautan dan perikanan. Ia menilai Sumsel memiliki potensi besar di sektor tersebut.
Hanafi mengungkapkan bahwa Gubernur Herman Deru telah lolos seluruh pemeriksaan administrasi oleh lembaga terkait, termasuk KPK dan Kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa calon penerima penghargaan memiliki integritas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Herman Deru memaparkan langsung program unggulan yang menjadi dasar usulan penghargaan. Salah satu fokus utama adalah pemulihan ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan signifikan.
Ia menuturkan bahwa kerusakan mangrove mencapai 44 ribu hektare, sehingga menurunkan hasil tangkap nelayan dan mengganggu ekosistem pesisir. Kondisi itulah yang mendorong Pemprov melakukan gerakan penanaman mangrove sejak tahun 2020.
Proses rehabilitasi dilakukan secara kolaboratif melibatkan pemerintah kabupaten, CSR, kelompok nelayan, serta lembaga masyarakat. Selain penanaman, Pemprov juga memperkuat regulasi dan kelembagaan melalui Perda RTRW dan pembentukan Kelompok Kerja Mangrove.
Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa seorang kepala daerah harus selalu hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menilai bahwa penghargaan hanyalah bentuk penilaian, namun yang terpenting adalah bukti nyata kerja pemerintah.
Kegiatan verifikasi tersebut ditutup dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan Gubernur Herman Deru. Tahapan ini menjadi bagian akhir sebelum tim penilai menyusun rekomendasi akhir untuk disampaikan kepada Presiden.
