Palembang, Poskita.id – Persoalan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak semata-mata “kegagalan” gubernur selaku kepala daerah. Namun juga menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk bupati/ wali kota, akademisi, LSM, maupun masyarakat.
Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi ditengah pandemi covid-19 saat ini yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, yakni pemerintah. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota, akademisi, LSM, dan masyarakat.
“Saya mengapresiasi langkah dan upaya Gubernur dalam memberikan Bangub setiap kabupaten kota ,tinggal peruntukanya jgn hanya untuk inprastruktur saja tapi untuk penguatan ekonomi rakyat dikabupaten kota termasuk untuk kesehatan dan pendidikan Seperti, memfasilitasi pendidikan anak kurang mampu,” kata Advokat serta Pemerhati Sosial, Firdaus Hasbullah SH , Minggu (21/2).
Dia berharap berbagai program yang dilakukan disesuaikan dengan potensi daerah melalui kajian kebutuhan daerah.
