“Apabila ada keluarga terdampak yang masih membutuhkan, atau tambahan usulan lain dari pemerintah kabupaten/kota, maka masih tersedia alokasi anggaran, misalnya dari BLTD Dana Desa,” tambahnya.
Emil menyoroti pentingnya bansos insidentil COVID-19 yang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terdampak pandemi. Misalnya di Jawa Timur, terdapat bantuan berupa Santunan Kematian dialokasikan bagi 4000 keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID-19. Kemudian ada bantuan untuk penyandang disabilitas, serta bagi keluarga dengan lansia ekonomi rentan.
Emil menyebut, skema kemiskinan akibat pandemi adalah unik. Di Jawa Timur, keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) biasanya berasal dari pedesaan. Kendati demikian, pandemi justru memukul perekonomian warga yang tinggal di perkotaan, karena kehilangan mata pencaharian dan biaya hidup yang tinggi.
“Keluarga terdampak pandemi seperti ini, secara tradisional tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos, namun bila dicermati sebetulnya mereka sangat membutuhkan bantuan,” ungkap Emil. Oleh karena itu, validasi dan verifikasi pendataan penerima bansos sangat diperlukan, agar bantuan tepat sasaran.
Diah Pitaloka menegaskan hal yang sama, bahwa format bantuan sosial harus bernilai responsif sesuai kebutuhan masyarakat.
“Selain bansos untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga harus ada bantuan yang sesuai dengan pergerakan dinamika sosial, untuk menjawab kegelisahan masyarakat,” ujar Diah.
Bantuan sosial adalah pertolongan di hilir. Agar masyarakat tidak selalu mengharapkan uluran tangan, perlu bantuan pemerintah di hulu permasalahan, yaitu dalam hal kesehatan dan pekerjaan. Bila masyarakat sehat dan tidak kehilangan penghasilan tetap, maka bansos tidak lagi diperlukan.
Pemerintah terus berupaya memperkuat koordinasi antar pusat dan daerah, baik dalam urusan pendataan penerima bansos, penyaluran, juga untuk mendengarkan usulan kebutuhan rakyat. Kolaborasi yang terintegrasi, praktikal dan solutif antar berbagai pemangku kebijakan juga sangat diharapkan, karena permasalahan pandemi menuntut kerja sama dari banyak pihak. (Red)
