Jakarta, Poskita.id — Pengamat Politik Ekonomi Indonesia, Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, MSi, kembali menyampaikan analisis kritis terkait kondisi ekonomi politik nasional. Ia menilai berbagai skema ekonomi global—mulai dari pengaturan jalur perdagangan hingga keberadaan special port—telah membentuk struktur kekuasaan baru yang menempatkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pada posisi rentan dalam persaingan global.
Menurut Dr. Noorsy, negara harus lebih cermat membaca arah kebijakan ekonomi dunia agar tidak terus menjadi objek dalam percaturan geopolitik internasional. Ia menjelaskan bahwa pengaturan perdagangan global yang semakin dikendalikan negara-negara besar telah menciptakan ketimpangan dalam akses logistik, teknologi, dan distribusi. Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai belum memiliki daya tawar yang cukup kuat.
Dominasi korporasi multinasional terhadap rantai pasok global, lanjutnya, semakin mempersempit ruang negara dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang mandiri dan berdaulat.
> “Jika negara tidak berdaulat dalam perdagangan, maka kedaulatan di sektor lain akan ikut tergerus,” tegasnya.
Selain persoalan perdagangan, Dr. Noorsy juga menyoroti pelemahan struktural ekonomi nasional yang kian nyata dalam tiga dekade terakhir. Fenomena deindustrialisasi dini, keterbatasan penguasaan teknologi, serta ketergantungan pada investasi asing disebutnya sebagai kombinasi berbahaya bagi masa depan ekonomi Indonesia. Pembangunan yang terlalu bertumpu pada sektor primer tanpa fondasi industri yang kuat berpotensi menjebak Indonesia dalam siklus ekonomi bernilai tambah rendah.
