Lahat, Poskita.id – Rekam jejak Bursah Zarnubi sebagai aktivis yang dikenal vokal mengkritisi kebijakan pemerintah, kini kembali menjadi sorotan publik seiring posisinya sebagai Bupati Lahat sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Publik menilai, pengalaman dan sikap kritis tersebut seharusnya menjadi teladan nyata dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama dalam penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.
Menjelang isu pergantian pejabat eselon II, III, dan IV—mulai dari kepala dinas, kepala badan, camat hingga lurah—kekhawatiran masyarakat kembali mencuat. Penempatan pejabat berbasis kolusi dan nepotisme menjadi bayang-bayang yang ditolak keras oleh publik.
Tokoh masyarakat Lahat, Bakrun Satia Darma (BSD), menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lahat harus mengedepankan kompetensi dan kesesuaian latar belakang keilmuan.
“Jangan asal-asalan menempatkan kepala dinas. Jabatan itu bukan hadiah politik, tapi amanah pelayanan,” tegas Bakrun.
Menurutnya, kepala daerah memiliki tantangan besar untuk menghadirkan pejabat yang mampu membangun sinergi pemerintahan secara profesional. Selain kompetensi akademik, rekam jejak dan pengalaman birokrasi juga harus menjadi pertimbangan utama.
“Pemahaman terhadap lingkungan kerja akan sangat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa integritas dan profesionalisme wajib menjadi standar utama pejabat setingkat kepala dinas, mengingat posisi tersebut berperan sebagai konseptor kebijakan sekaligus eksekutor di lembaga yang dipimpinnya.
“Kepala dinas adalah mitra kerja legislatif dan sekaligus objek pengawasan. Kalau dari awal salah penempatan, dampaknya akan panjang,” tambahnya.
