Palembang, Poskita.id – Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2025 mencatatkan inflasi sebesar 0,49% (mtm), meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 0,02% (mtm).
Secara tahunan, inflasi Sumatera Selatan tercatat 2,91% (yoy), stabil dari bulan sebelumnya (2,91%; yoy), sementara inflasi nasional tercatat meningkat menjadi 2,92% (yoy) dari 2,72% (yoy).
Dengan demikian, capaian inflasi Sumatera Selatan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1%, yang menandakan terjaganya inflasi pada 2025.
Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada periode laporan utamanya didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas strategis. Komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi, yaitu emas sebesar 0,09% (mtm), bawang merah sebesar 0,07% (mtm), daging ayam (0,07%), cabai rawit (0,06%), dan cabai merah (0,05%).
Harga emas perhiasan masih melanjutkan tren kenaikan sejalan dengan permintaan yang tinggi dari masyarakat sebagai instrumen safe-haven asset di tengah gejolak ekonomi global. Di sisi lain, kenaikan harga daging ayam ras didorong oleh konsumsi masyarakat yang meningkat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Sementara itu, aneka komoditas horti, seperti bawang merah dan aneka cabai, tercatat mengalami tekanan harga akibat pasokan dari daerah sentra yang terbatas karena gangguan cuaca.
Ke depan, inflasi Sumatera Selatan diprakirakan tetap terjaga meskipun terdapat beberapa faktor yang perlu diantisipasi bersama, seperti tren peningkatan konsumsi masyarakat pada periode Tahun Baru Imlek dan Isra Mi’raj.
Tekanan harga pangan dan hortikultura berpotensi muncul seiring curah hujan yang diprediksi masih tinggi hingga bulan Februari, serta sisa dampak banjir bandang di beberapa wilayah Sumatera, sehingga penguatan koordinasi pasokan dan distribusi pangan menjadi sangat penting agar ketersediaan tetap terjaga dan harga tetap terkendali. Lebih lanjut, harga emas perhiasan masih berpotensi berada pada level tinggi akibat dinamika global yang memengaruhi inflasi inti.
Namun di lain sisi, laju inflasi diprakirakan ditahan oleh normalisasi permintaan barang dan jasa pasca puncak konsumsi pada periode liburan akhir tahun serta penurunan harga BBM non subsidi di awal Januari 2026.
Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono mengatakan tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga (K1), ketersediaan pasokan (K2), kelancaran distribusi (K3), dan komunikasi yang efektif (K4).
“Berbagai langkah konkret dilakukan, antara lain penyelenggaraan operasi pasar murah dan gerakan pangan murah yang hingga akhir Desember tercatat sekitar 542 OPM telah dilaksanakan di seluruh wilayah Sumatera Selatan, koordinasi intensif dengan Perum Bulog terkait pendistribusian beras SPHP, serta penyaluran komoditas terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya,” ujar dia.
Selain itu, TPID secara rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, distributor, dan produsen untuk memastikan harga sesuai HET serta stok tersedia mencukupi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan.
