PALEMBANG, Poskita.id – Peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343 tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan sejarah kota tertua di Indonesia tersebut, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk merumuskan arah pembangunan masa depan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Kota Palembang Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro, menegaskan pentingnya menghadirkan haluan pembangunan jangka panjang yang mampu menjaga kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan. Menurutnya, pembangunan kota tidak boleh bergantung pada pergantian kepemimpinan semata, melainkan harus berlandaskan visi bersama yang disepakati untuk jangka panjang.
Andreas menjelaskan, setelah amandemen UUD 1945, Indonesia tidak lagi menggunakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), melainkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang merupakan penjabaran visi pemerintahan yang sedang berkuasa. Kondisi tersebut kerap menimbulkan persoalan keberlanjutan program ketika terjadi pergantian kepemimpinan.
“Tanpa visi jangka panjang yang konsisten, pembangunan rentan mengalami diskontinuitas kebijakan. Banyak program strategis yang baik berhenti di tengah jalan karena perubahan prioritas politik,” ujar Andreas.
Ia menilai berbagai tantangan yang dihadapi Palembang saat ini, mulai dari banjir, kemacetan, kerusakan lingkungan, kemiskinan hingga ketimpangan sosial, merupakan persoalan kompleks yang saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang parsial.
Karena itu, Andreas mendorong agar pembangunan kota dirancang secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Menurutnya, paradigma pembangunan modern menuntut keterlibatan berbagai pihak melalui pendekatan collaborative governance atau tata kelola kolaboratif.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil harus menjadi mitra setara dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembangunan,” katanya.
Selain kolaborasi, Andreas menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ia mencontohkan revitalisasi kawasan Sungai Musi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan pariwisata, tetapi juga harus memperhatikan aspek konservasi lingkungan serta pelestarian budaya lokal.
Menurut Andreas, pembangunan Palembang juga harus berpijak pada identitas dan karakter daerah. Sebagai kota bersejarah yang pernah menjadi pusat peradaban Sriwijaya dan dikenal sebagai Kota Sungai, Palembang memiliki modal budaya yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber daya ekonomi sekaligus penguat jati diri.
“Palembang harus tumbuh sebagai kota modern yang tetap berakar pada sejarah dan kebudayaannya. Kemajuan tidak boleh menghilangkan identitas,” tegasnya.
Sebagai arah pembangunan ke depan, Andreas mengusulkan empat pilar utama dalam mewujudkan konsep “Palembang Baru”. Pertama, penyusunan haluan pembangunan jangka panjang yang melampaui periode kepemimpinan lima tahunan. Kedua, penguatan tata kelola kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ketiga, penerapan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Keempat, penguatan identitas lokal melalui pengembangan budaya Melayu, wisata Sungai Musi, ekonomi kreatif, serta pelestarian situs-situs bersejarah.
Menurut Andreas, peradaban besar tidak dibangun oleh kebijakan sesaat, melainkan oleh visi panjang yang dijaga secara konsisten lintas generasi.
“Palembang Baru bukan sekadar slogan. Ini adalah ikhtiar bersama untuk membangun masa depan kota dengan arah pembangunan yang jelas, kolaborasi yang kuat, dan identitas yang tetap terjaga. Dengan itu, Palembang dapat tumbuh menjadi kota modern, humanis, berdaya saing, sekaligus tetap berakar pada sejarah dan budayanya,” pungkasnya. (Rps)
