Kasus ini juga menunjukkan lemahnya koordinasi lintas sektor:
– Dinas Sosial
– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
– Aparat desa
– Kepolisian
– Satpol PP
– Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Empat tahun praktik menyimpang terjadi tanpa intervensi lintas OPD. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi kegagalan sistemik.
Pemerintah daerah sering menggaungkan slogan moral, adat, dan religiusitas. Namun kasus ini membuktikan narasi moral tidak dibarengi sistem pengawasan sosial yang nyata.
Jika praktik sedarah bisa berlangsung di tengah kota tanpa terdeteksi, apa jaminan kasus sosial lain tidak dibiarkan?
Kasus ini memunculkan tuntutan publik:
– Audit kinerja Dinas Sosial dan perangkat desa
– Evaluasi sistem perlindungan anak
– Protokol deteksi dini kasus sosial ekstrem
– Penegakan hukum jika ada pembiaran
– Skandal Sosial yang Jadi Skandal Politik
Perkawinan sedarah di Lahat bukan sekadar penyimpangan individu. Ia telah berubah menjadi skandal tata kelola pemerintahan dan kegagalan negara hadir di level paling dasar.
Dan publik kini bertanya:
berapa banyak kasus lain yang luput karena tak pernah viral?
