oleh

Demokrat Sumsel: KLB Ilegal dan Inkonstitusional

Palembang, Poskita.id – Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumsel dan Pengurus (Dewan Pimpinan Cabang) DPC di 17 Kabupaten/kota pada Jumat (12/3) memberikan pernyataan sikap menolak Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut).

Seperti disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat, Muhammad F Ridho saat pernyatan sikap, bahwa KLB yang dilakukan mengatasnamakan Partai Demokrat di Kabupaten Deli Serdang Sumut adalah ilegal, inkonstitusional.

“KLB itu tidak sesuai, tidak berdasar pada  konstitusi Partai Demokrat yang juga disahkan pemerintah melalui Kementrian Hukukum dan HAM. Artinya tidak memiliki dasar hukum partai yang sah. Sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat,setiap partai punya konstitusi masing-masing, AD/ART masing-masing, partai demokrat juga sama, punya AD ART dan disahkan oleh pemerintah lewat Kemenkumham tahun 2020,” kata dia.

Ridho mengatakan bahwa jelas tercantum dalam AD ART Partai Demokrat yang telah disahkan pemerintah melalui Kemenkumham, pada pasal 81 ayat 4 disebutkan bahwa  KLB dapat diadakan 1) atas permintaan usulan majelis tinggi partai, 2) atas permintaan usulan dua pertiga DPD Provini dari 34 provinsi, 3) atas permintaan usulan setengah DPC kab/kota dari 514 kabupaten/kota 4) disetujui oleh ketua majelis tinggi.

Artinya keempat klausul syarat KLB sama sekali tidak terpenuhi.

“Oleh sebab itu, kami kader partai demokrat  Sumsel dan DPC se-Sumsel menyatakan sikap,” kata Ridho.

Berikut 7 poin pernyataan sikap Pengurus DPD Partai Demokrat Sumsel dan Pengurus DPC Partai Demokrat  Kabupaten/Kota se-Sumsel:

1. Demokrat Sumsel konsisten sedari awal setia dengan Ketum AHY dan menolak KLB yang tidak sah, Abal-abal.

2. Demokrat Sumsel meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM ahrus tegas menolak KLB yang tidak sah, abal-abal tersebut.

3. Demokrat Sumsel meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tidak melegalisasi KLB yang tidak sah, abal-abal tersebut.

4. Demokrat Sumsel meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi untuk memecat Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), sebab sudah membuat gaduh dan mengganggu stabilitas dan fokus pemerintah dalam menangani Covid-19.

5. Demokrat Sumsel meminta kepada aparat penegak hukum periksa, kejar, tangkap, serta adili otak intelektual KLB yang tidak sah, abal-abal, dan proses hukum yang menggunakan atribut Partai Demokrat yang sah karena tanpa persetujuan pemiliknya.

6. Demokrat Sumsel meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki dari mana sumber pendanaan KLB tidak sah, abal-abal ini.

7. Demokrat Sumsel menyatakan tegas dan mengimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat serta rakyat Indonesia, Selamatkan Demokrasi.

Dari pantauan poskita.id, Jumat (12/3) dari 17 pengurus  DPC Partai Demokrat Kab/Kota se-Sumsel, hanya Pengurus DPC Kabupaten OKU Selatan yang tidak hadir saat Apel Siaga Partai Demokrat yang berlangsung di depan Kantor DPD Partai Demokrat Sumsel.

Terkait adanya pengurus inti yang tidak hadir, Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki mengatakan, sebelum apel siaga pihaknya telah mengimbau kepada pengurus inti DC untuk hadir pada apel siaga.

“Jadi sudah kita imbau kepada seluruh DPC, hari ini untuk merapatkan barisan sekaligus mendengar dukungan para kader se-Sumsel. Yang jelas ada catatan siap yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ini semua kita laporkan ke DPP,” kata Ishak Mekki. (red)

Sertifikat Dewan Pers

Komentar

Berita Terbaru Lainnya