Palembang, Poskita.id – Forum Pariwisata dan Kebudayaan (Forwida) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang merupakan kolaborasi pentahelix di Sumsel yang didalamnya terdapat unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan termasuk didalamnya terdapat Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn, resmi mengajukan dua rekomendasi kepada Pemerintah kota (Pemkot) Palembang, DPRD kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait pembangunan di Pulau Kemaro harus berdasarkan fakta sejarah dan rencana Build Operate Transfer (BOT) Gedung Ledeng atau Gedung Walikota Palembang .
Rekomendasi juga ditujukan kepada Gubernur Sumsel dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel. Dua Rekomendasi tersebut resmi diserahkan langsung oleh Ketua Umum Forwida Sumsel, Dr Ir Diah Kusuma Pratiwi MT didampingi Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja SH MKn serta sejumlah pengurus Forwida Sumsel kepada Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Palembang yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Palembang, Muhammad Ridwan Saiman SH MH di Sekretariat Forwida di kawasan Bukit Seguntang Palembang, Sabtu (10/4).
Menurut Muhammad Ridwan Saiman SH MH , mengenai Pulau Kemaro berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Forwida beberapa waktu yang lalu dimana dirinya mengikuti FGD secara daring tersebut dimana temuan-temuan dan fakta sejarah yang ada di Pulau Kemaro itu adalah sejarah mengenai Kesultanan Palembang Darussalam.
“Inilah yang diinginkan pihak Forwida sebagai pemerhati budaya, sejarah sesungguhnya untuk menjadikan suatu aset pariwisata itu tidak keberatan tetapi jangan berpijak kepada kerajaan Sriwijaya, kami sebagai anggota DPRD kota Palembang yang kebetulan sedang membahas raperda tentang kepariwisataan dalam waktu dekat selasa atau rabu ini akan bertemu dengan Dinas Pariwisata kota Palembang dalam agenda rapat Bapemperda, itu akan kami sampaikan ,” katanya.
Dan sudah kewajiban pihaknya sebagai anggota DPRD Palembang untuk menerima dan menyalurkan aspirasi warga termasuk dari Forwida Sumsel.
Mengenai BOT Gedung Walikota Palembang menurut Ketua bidang Polhukam dan Kebijakan Publik DPW PKS Sumsel ini, dalam pandangan Fraksi PKS DPRD Palembang sudah disampaikan dalam rapat paripurna agar meminta ditinjau ulang, karena terkait dua hal yaitu asas kemanfaatan dari Gedung Walikota Palembang tersebut.
“Kalau diserahkan pihak swasta kita khawatir rakyat tidak akan menikmati , kedua masalah budaya, gedung ledeng ini khan cagar budaya dimana usianya lebih dari 50 tahun , sudah selayaknya menjadi cagar budaya dan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menjaganya sehingga kalau mau di BOT kan menurut Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya beberapa waktu yang lalu itu harus ditinjau ulang,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Umum Forwida Sumsel, Dr Ir Diah Kusuma Pratiwi MT menilai Pulau Kemaro itu ada benteng pertahanan milik Kesultanan Palembang Darussalam dan tidak ditemukan sejarah Sriwijaya di Pulau Kemaro.
“Kalau ada keinginan untuk membuatnya menjadi destinasi wisata Sriwijaya itu salah,” tandasnya.
Selain itu dengan adanya artefak yang berada di baba Azim Amin berupa uang logam kuno yang diperlukan kajian lagi bersama Balai Arkeologi Sumsel .
“Di Pulau Kemaro ada makam Panglima Bongsu dan prajuritnya yang dulunya bernuansa Islami, kita lihat disana beberapa yang bernuansa Islami seperti ada huruf Arab Melayu yang bertuliskan dilarang berzina, berjudi dan membawa Babi sekarang sudah hilang , jadi banyak nuansa islami disana hilang , kami dari Forwida Sumsel menyatakan sikap Forwida Sumsel meminta kepada pemerintah agar itu dikembalikan seperti sediakala,” katanya.
Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk membuat fasilitas yang cukup untuk pariwisata di Pulau Kemaro seperti toilet , mushola atau masjid serta kantin-kantin yang layak untuk wisata.
“Kami juga menginginkan destinasi Pulau Kemaro itu dilakukan berdasarkan fakta sejarah dalam pembangunannya, kami menyarankan dibuat miniatur benteng Tamengratu di pinggir Pulau Kemaro dan kami sangat menyarankan untuk segera di daftarkan sebagai cagar budaya,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya tidak setuju jika pembangunan yang dilakukan Pemkot Palembang di Pulau Kemaro dalam kondisi masih ada masalah seperti soal lahan yang semestinya harus diselesaikan dulu permasalahan status lahannya oleh Pemkot Palembang.
