Kupang, Poskita.id – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan pengumpulan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat valid dan komperehensif. Untuk itu, dia menekankan pentingnya ketepatan metodologi pengumpulan data dan pemetaan berbagai potensi pelanggaran.
Herwyn menekankan, beberapa indikator yang perlu ditekankan seperti hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, dan politik uang akan menjadi perhatian dalam pemetaan kerawanan pelanggaran dan konflik. Namun dia melihat jika hanya area kota saja yang diambil datanya, maka data bisa kurang valid.
Untuk dirinya menegaskan, Bawaslu mengadakan bimbingan teknis (bimtek) terkait hal tersebut ke beberapa provinsi potensi rawan. “Data yang terkumpul kita harapkan valid dan komperhensif sesuai pedoman yang disusun Bawaslu. Jadi saya minta Bawaslu Kabupaten/Kota bisa bekerja sama memperhatikan teori dan teknis yang disampaikan,” jelasnya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Urgensi Pencegahan alam Mengawal Tahapan dan Bimbingan Teknis Pengumpulan Data IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (21/10/22) malam.
Herwyn menyadari IKP ini adalah langkah antisipatif untuk potensi kerawanan konflik yang bisa terjadi di Pemilu 2024. Maka dia berharap adanya bimtek ini dapat membantu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memahami metodologi pengumpulan data dan memetakan potensi-potensi pelanggaran baik berdasarkan pengalaman yang lalu maupun kelompok sasaran yang bisa terjadi.
