Didukung Upaya Efektif Menjaga Inflasi pada Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri
Palembang, Poskita.id – Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan April 2024 mengalami inflasi sebesar 0,43% (mtm), meningkat dibandingkan bulan Maret 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,25% (mtm).
Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tahunan tercatat menurun menjadi sebesar 3,12% (yoy) dari bulan sebelumnya sebesar 3,24% (yoy). Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang menurun menjadi sebesar 3,00% (yoy), dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,05% (yoy).
Lima (5) komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah bawang merah; emas perhiasan; tarif angkutan udara; bawang putih; dan tarif angkutan antar kota dengan andil pada masing-masing komoditas adalah sebesar 0,24%, 0,16%, 0,06%, 0,05%, dan 0,04% secara berturut-turut (BPS, 2024).
Peningkatan harga bawang merah disebabkan oleh banjir di daerah sentra yang menekan pasokan dan distribusi bawang merah.
Adapun kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan pola musiman pada periode HBKN Idul Fitri, utamanya pasca pencairan THR serta melemahnya nilai tukar Rupiah.
Di sisi lain, tarif angkutan udara dan antar kota meningkat sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat pada momen mudik lebaran Idul Fitri 1445 H.
Selanjutnya, kenaikan harga bawang putih disebabkan oleh harga bawang putih impor yang meningkat di tengah realisasi impor secara nasional yang relatif lambat dan distribusi ke Sumatera yang terbatas.
Inflasi Sumatera Selatan yang terkendali tidak terlepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel dalam mengendalikan inflasi. Pada April 2024, Pemerintah Sumatera Selatan terus melanjutkan komitmennya dalam pengendalian inflasi khususnya pada komoditas pangan bergejolak (volatile food).
Melalui strategi 4K; yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif; Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersinergi dengan berbagai pihak melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi yang masif.
