Perkuat Sinergi dan Harmonisasi, Kemenag Sumsel Gelar Rapat Bersama Asosiasi PPIU

News, PALEMBANG451 Dilihat

Palembang, Poskita.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sumsel menggelar rapat bersama asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU). Rapat dipimpin Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sumsel H. Armet Dachil di ruang rapat Pusat Informasi Haji (PIH), Palembang, Senin (20/11/2023).

Hadir dalam rapat ini antara lain Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sumsel H. Juremi Slamet, H. Bayu Ramadhan dan H. Muhammad Haris dari Sarikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (Sapuhi) Sumsel, serta H. Bilal Tribudi perwakilan dari Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (Ampuh).

Kepala Bidang PHU H. Armet Dachil menjelaskan, pertemuan ini sangat penting dalam upaya memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dengan para penyelenggara umroh. Hal ini penting agar tidak terjadi miskomunikasi sehingga pelayanan terbaik dapat diberikan kepada masyarakat yang berangkat menunaikan ibadah umroh.

“Alhamdulillah, selama ini Kemenag Sumsel dan para penyelenggara umroh memiliki hubungan yang harmonis. Hal ini harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Kemenag selaku perwakilan pemerintah bertugas memberikan pembinaan terhadap para penyelenggara umroh sehingga mereka dapat melayani konsumen atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” terang Armet.

Menurut Armet, Asosiasi PPIU yang membawahi sejumlah penyelenggara umroh keberadaannya amatlah penting. Asosiasi PPIU menjadi wadah bagi para penyelenggara umroh untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat memberikan masukan ataupun saran perbaikan, baik kepada sesama penyelenggara umroh maupun kepada pemerintah.

“Pemerintah selama ini telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan haji dan umroh. Salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi para penyelenggara umroh. Intinya, kita ingin baik penyelenggara umroh maupun masyarakat yang menjalankan ibadah umroh mendapatkan kemudahan dan pelayanan maksimal,” imbuh dia.

Dia melanjutkan, komunikasi penting untuk terus dijalin agar tidak terjadi salah persepsi dan pemahaman.

“Di sinilah urgensi Asosiasi PPIU. Apabila ada penyelenggara umroh yang merasa dirugikan atau kurang berkenan dengan kebijakan pemerintah, tentu hal itu dapat didiskusikan dan disampaikan,” kata dia.

Terkait kewajiban sertifikasi atau perpanjangan sertifikasi bagi PPIU, menurutnya hal itu merupakan upaya pemerintah agar semua penyelenggara umroh dalam kondisi sehat. Baik dari sisi perizinan maupun standardisasi akreditasi.

“Pemerintah berkepentingan untuk menjamin bahwa travel PPIU yang berizin tersebut sudah memenuhi standarisasi, sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terlindungi hak-haknya, dan juga demi kebaikan penyelenggara umroh itu sendiri. Dan tentu saja memudahkan bagi masyarakat untuk memilih penyelenggara umroh yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab,” tegas Armet.

Ketua Amphuri Sumsel H Juremi Slamet, menyambut baik langkah Kemenag Sumsel menggelar pertemuan ini. Menurut Juremi, pihaknya dan asosiasi PPIU di Sumsel siap bersinergi dan bekerja sama dengan Kemenag Sumsel untuk menyukseskan penyelenggaraan umroh.

“Kita tentu berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan setiap aturan yang telah dikeluarkan pemerintah. Salah satunya mengenai Sertifikasi PPIU. Kami yakin, kebijakan yang diambil merupakan upaya untuk menjadikan penyelenggaraan umroh semakin baik dan masyarakat yang dilayani semakin puas,” ujar Juremi.

“Setiap aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tentu akan kami sosialisasikan dan komunikasikan dengan rekan-rekan sesama penyelenggara umroh. Bila ada yang dirasa memberangkatkan, tentu akan kami sampaikan,” pungkas dia. FA/ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *