Jakarta, Poskita.id – DPW PSI Jawa Barat menilai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk Pemda Kabupaten Kota-nya perlu lebih transparan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Transparansi APBD sangat diperlukan agar masyarakat ikut mengawasi dan aktif dalam mencegah tindak pidana korupsi di Jawa Barat yang saat ini tengah dalam kondisi memprihatinkan.
“Pemda perlu membuka akses seluas mungkin terhadap perencanaan dan penggunaan anggaran daerah, dengan demikian masyarat dapat mengawasi dan aktif dalam pencegahan korupsi di Jawa Barat,” tutur Ketua DPW PSI Jawa Barat Furqan AMC dalam keterangan tertulisnya yang diterima poskita.id di Jakarta, Jumat 26 Maret 2021.
Selain itu, PSI Jawa Barat pun mendesak legislatif (DPRD) di semua tingkatan, provinsi, kota atau kabupaten turut mengawasi dan memberi masukan kepada kepala daerah agar penyelenggaraan pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan baik, terutamanya pembangunan (anggaran) untuk kepentingan rakyat Jawa Barat.
“Bagaimana dengan fungsi pengawasan yang menjadi tugas legislatif daerah? Apakah anggota legislatif tidak mampu mengawasi roda pemerintahan daerah, sehingga kejadian serupa bisa berulang, ini perlu menjadi perhatian bersama,” ucap furqan.
Kasus Korupsi Mengancam Partisipasi Publik dalam Pemilu
